Menghadapi Ancaman Digital: Industri Sistem Pembayaran Perlu Berpindah ke Model Keamanan Kolektif

Banjarmasin — Seiring meningkatnya digitalisasi di sektor keuangan, risiko terhadap infrastruktur pembayaran nasional berkembang pesat, baik dari aspek kerentanan teknis maupun intensitas serangan yang kian bertambah. Industri kini berada pada fase di mana inovasi tidak lagi dapat berjalan tanpa disertai penguatan tata kelola keamanan. Gangguan sekecil apa pun dapat berdampak luas terhadap stabilitas layanan dan kepercayaan publik.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan “Seminar Cyber Risk Management & Resilience Tahun 2025”, sebuah forum dialog yang dirancang untuk meningkatkan koordinasi, memperdalam pemahaman risiko, serta memetakan langkah strategis penguatan ketahanan siber di sektor pembayaran. Acara ini dihadiri oleh pelaku industri, regulator, perbankan, serta asosiasi yang berperan dalam ekosistem pembayaran nasional.

Dalam seminar tersebut, PT Jalin Pembayaran Nusantara (“Jalin”) hadir sebagai narasumber melalui Aries Fajar Kurnia, SVP Infrastructure & Security Management, yang membawakan materi bertajuk “Membangun Ketahanan Siber di Era Digital.” Dalam pemaparannya, Jalin menekankan bahwa lanskap ancaman digital saat ini menuntut perubahan paradigma. Keamanan siber tidak cukup dibangun dengan pendekatan silo; ekosistem pembayaran yang semakin terintegrasi membutuhkan model keamanan kolektif yang didorong oleh standarisasi, interoperabilitas, dan kolaborasi.

Jalin menggarisbawahi bahwa layanan dan infrastruktur bersama (shared services & shared infrastructure) menjadi solusi strategis untuk menghadapi dinamika tersebut. Pendekatan ini memungkinkan industri mengoptimalkan investasi keamanan yang besar, meminimalkan duplikasi sistem, serta menjaga efisiensi operasional. Dengan struktur yang tersentralisasi dan terstandarisasi, kualitas keamanan dapat ditingkatkan, respons insiden lebih cepat, dan risiko sistemik dapat ditekan secara signifikan. Model ini juga memungkinkan pelaku industri tetap fokus pada pengembangan inti bisnis, sementara fondasi keamanannya dikelola secara lebih profesional dan terkoordinasi.

Seminar ini turut menghadirkan perwakilan dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) serta para pemangku kepentingan lain. Diskusi lintas lembaga menegaskan bahwa ketahanan siber harus menjadi agenda bersama. Regulator, perbankan, asosiasi, dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran memiliki peran saling melengkapi dalam memastikan bahwa setiap mata rantai layanan tetap aman, stabil, dan mampu menahan potensi gangguan.

Jalin mengapresiasi undangan dan kepemimpinan Bank Indonesia Kanwil Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelenggarakan forum strategis ini. Inisiatif tersebut mencerminkan komitmen kuat regulator dalam memperkuat kesiapan industri menghadapi ancaman digital, sekaligus mendorong terciptanya harmonisasi kebijakan, standar teknis, dan implementasi operasional di seluruh ekosistem pembayaran.

Sebagai national enabler, Jalin menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan infrastruktur pembayaran Indonesia agar semakin tangguh, andal, dan adaptif. Dengan pengalaman dalam mengelola layanan switching nasional, Jalin percaya bahwa masa depan sistem pembayaran Indonesia akan semakin kuat apabila dibangun melalui model keamanan kolektif yang mengintegrasikan teknologi, tata kelola, dan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan. Langkah ini menjadi pondasi penting bagi terciptanya ekosistem ekonomi digital Indonesia yang aman, inklusif, dan berdaya saing tinggi.