Ketika banyak negara di dunia tengah memulihkan diri dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, Indonesia mendapat kepercayaan untuk memegang posisi Presidensi G20 di tahun 2022 mendatang. Kepercayaan tersebut merupakan bentuk apresiasi serta pengakuan negara-negara besar di dunia. Presidensi G20 Indonesia juga diprediksi dapat menjadi momentum untuk pemulihan ekonomi nasional.

G20 (Group of Twenty) adalah forum multilateral strategis yang dibentuk pada tahun 1999 yang menghubungkan negara-negara maju dan berkembang di dunia yang terdiri dari sembilan belas negara dan satu lembaga Uni Eropa. G20 juga memiliki posisi strategis karena secara kolektif merupakan representasi dari 85% Perekonomian Dunia, 80% Investasi Global, 75% Perdagangan Internasional, dan 60% Populasi Dunia.

Indonesia sendiri telah menjadi anggota G20 sejak forum ini dibentuk. Di masa tersebut, Indonesia sedang berada dalam situasi pemulihan ekonomi akibat krisis yang terjadi pada 1997-1998. Oleh karena itu, Indonesia dinilai sebagai emerging economy dan dianggap dapat mewakili negara berkembang karena mempunya ukuran dan potensi besar di kawasan asia, khususnya Asia Tenggara dan dunia Islam. Penunjukan Presidensi G20 Indonesia untuk tahun 2022 juga merupakan tonggak sejarah baru karena Indonesia pertama kali dipercaya untuk menduduki posisi tersebut.

Pada forum G20 tahun 2022 kali ini, Indonesia membagi pembahasan isu ke dalam dua kategori, yaitu Sherpa Track dan Financial Track. Seluruh isu yang menjadi pembahasan di Sherpa dan Financial Track akan dibahas dalam tiga jenis pertemuan, yaitu pertemuan tingkat kementerian, working group, dan engagement group.

Fokus isu yang dibahas pada Sherpa Track merupakan isu politik yang lebih luas, seperti geopolitik, anti korupsi, pembangunan, perdagangan, energi, perubahan iklim, dan kesetaraan gender. Sementara pada Financial Track, fokus isu yang dibahas adalah ekonomi dan keuangan, seperti kebijakan fiskal, moneter dan riil, investasi infrastruktur, regulasi keuangan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional.

Momentum Presidensi G20 Indonesia adalah sebuah kesempatan emas untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu, harus dimanfaatkan sebaik mungkin dengan mengorkestrasi agenda pembahasan pada forum G20 agar dapat memberi nilai tambah yang positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia.

Indonesia juga akan menjadi salah satu fokus perhatian dunia dalam forum G20 kali ini. Hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan branding dengan menunjukkan prestasi berupa berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia. Dengan demikian, dapat menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pascapandemi untuk mendorong komitmen investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Di sisi lain, rangkaian pertemuan forum G20 di Indonesia dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional dengan harapan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia.

Ekonomi dan keuangan yang bersifat inklusif memang menjadi salah satu agenda prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia. Kelompok yang dibidik adalah kelompok yang selama ini belum terlayani secara baik di dalam layanan keuangan. Tujuan yang ingin dicapai yaitu mendorong produktivitas, kapasitas, dan akses keuangan mereka.

Hal tersebut tentunya membutuhkan suatu bauran kebijakan fiskal yang diikuti juga dengan kebijakan-kebijakan lain seperti pembiayaan kredit dan digitalisasi dalam sistem pembayaran yang tepat. Harapannya, bauran kebijakan tersebut dapat mendorong peningkatan transaksi keuangan yang membuat Indonesia selangkah lebih dekat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah sendiri optimis bahwa akselerasi pemulihan ekonomi dapat tetap terjaga pada 2022 dengan sektor ekonomi domestik seperti UMKM yang dipercaya sebagai salah satu penggerak utama untuk mendorong kebangkitan ekonomi nasional. Berbagai upaya pun terus dilakukan guna membantu UMKM naik kelas, baik melalui kebijakan yang kondusif, pendampingan, maupun akses pembiayaan.

Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang memiliki pencapaian baik adalah kebijakan untuk mendorong perluasan dan akseptasi metode pembayaran QRIS. Metode pembayaran ini menjadi pintu gerbang pertama bagi pelaku UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Per 1 November 2021 kemarin, jumlah merchant pengguna QRIS telah menembus angka 12 juta pengguna – lebih tinggi dari target pencapaian yang dicanangkan Bank Indonesia dan para pelaku industri finansial.

Presidensi G20 adalah momentum yang diharapkan dapat menjadi sebuah milestone baru dalam mewujudkan peta jalan Indonesia Maju melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Targetnya yaitu menjadi negara dengan predikat maju pada tahun 2045 dengan pertumbuhan ekonomi minimal di atas 6 persen setiap tahunnya.